Menang Atau Kalah Gugatan ke MK, UU Cipta Kerja Bakal Jalan Terus

susahtidur.net – gugatan ke MK

Saat pengesahan UU Cipta Kerja 05 Oktober 2020 lalu, sebenarnya saya berharap terjadi insiden lucu semacam palu hilang seperti yang pernah terjadi pada sidang paripurna perdana anggota DPR tahun 2014 silam. Saya berharap saat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin hendak mengetokkan palu tanda disahkan UU Cipta Kerja, beliau bernasip sama seperti Popong Otje yang kebingungan mencari palu. Tapi nyatanya palu tetap di tangan dan sudah diketokkan, tanda sahnya UU Cipta Kerja.

Demonstrasi yang berakhir rusuh terjadi di berbagai kota. Setelah aksi ribut dan menelan banyak kerugian itu, akhirnya beberapa Gubernur sepakat untuk ikut menolak UU Cipta Kerja dan meminta agar Pak Jokowi segera menerbitkan Perppu.

Di sisi lain, Pak Jokowi akhirnya mengadakan rapat terbatas untuk membahas fenomena penolakan UU Cipta Kerja itu, meski hasil akhir dari rapat terbatas tersebut sangat mengecewakan dan memang sudah tertebak dari awal. Pak Jokowi tetap tidak akan menerbitkan Perppu. Blio malah mengatakan bahwa penolakan terjadi karena banyak yang salah paham tentang UU Cipta Kerja.

Blio menegaskan banyak hoaks yang tersebar di dunia maya, pun dengan lantang meluruskan kesalahpahaman beberapa poin yang dirasa salah kaprah. Bahkan karena ada beberapa gubernur yang sudah menolak UU Cipta Kerja, Pak Jokowi langsung meminta Gubernur se-Indonesia untuk satu suara mendukung Undang-undang Sapu Jagat itu. Saya yakin saat ini banyak Gubernur yang dilema, apakah harus mendukung rakyatnya atau patuh kepada Yang Mulia RI 1.

Pak Jokowi juga melanjutkan, apabila dirasa tidak setuju dengan UU Cipta Kerja bisa melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA YUK :  Narasi ‘Kebebasan Berpendapat’ adalah Manifestasi Mantra Expelliarmus di Dunia Nyata

“Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahmakah Konstitusi,” ujar Pak Presiden melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden beberapa waktu lalu.

Nggak usah demo-demo yang bikin rusuh, wong ada jalur hukumnya, begitulah kira-kira yang diinginkan Pak Presiden. Iya sih iya, tapi masalahnya nggak semua pihak yang marah itu ngerti proses hukum seperti itu.

Yakali anak STM yang biasanya ngoprek mesin mudeng begituan. Mereka taunya ya ada yang nggak beres sama pemerintahan, mereka turun dan menunjukkan kemarahan mereka. Para buruh juga lebih gampang menunjukkan aksi mogok kerja biar langsung dilihat pemerintah kalo mereka nggak setuju. Pihak-pihak yang nggak ngerti proses hukum ya bakal protes di ranah yang mereka pahami, barulah pihak-pihak lain yang akan melanjutkan protes tersebut ke ranah hukum.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) misalnya, sudah siap melakukan gugatan ke MK. Menurut Presiden KSPSI, Andi Gani, tim hukumnya akan segera mengajukan gugatan apabila Pak Jokowi telah menandatangani UU Cipta Kerja yang sudah disahkan. “Dalam 1 kali 24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK,” ujarnya seperti dilansir dari Kompas.

Setelah UU Cipta Kerja diserahkan ke Presiden pada rabu 14 Oktober 2020 lalu, mulai muncul pihak-pihak yang melayangkan gugatan ke MK. KSPSI sudah pasti. DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) juga melayangkan gugatan. Bahkan siswi SMK juga ada yang ikut menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebenarnya, apakah efektif melakukan gugatan terhadap Undang-undang yang memang digagas langsung oleh Presiden negara ini?

BACA JUGA YUK :  "Age-restricted" adalah Musuh Utama Para YouTuber Indonesia

Gugatan ke MK sendiri sebenarnya ada dua jenis, yakni uji formil dan uji materiil. Uji formil lebih menyoroti proses pembuatan UU itu sendiri, seperti transparansi, mekanisme, bahkan keterlibatan warga. Sementara itu, uji materiil lebih menyoroti isi dari UU yang digugat. Apabila gugatan uji formil dikabulkan MK, maka otomatis UU tersebut akan batal, sementara apabila gugatan yang dilakukan adalah uji materiil, maka hanya pasal-pasal tertentu saja yang akan dibatalkan.

Untuk kasus UU Cipta Kerja, uji materiil sangat mungkin dilakukan terkait beberapa pasal yang dirasa merugikan pekerja. Jika uji materiil ini dimenangkan, maka kasusnya akan seperti UU Minerba beberapa waktu lalu, di mana MK membatalkan pasal 22 huruf e dan f Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. MK membatalkan pasal yang digugat, akan tetapi UU Minerba tetap jalan terus dan berlaku hingga saat ini.

Kasus lain tentang berhasilnya uji materiil adalah soal Iuran BPJS Kesehatan yang baru terjadi beberapa bulan lalu.  MA, dalam putusannya nomor 22/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 membatalkan Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Akan tetapi hal lucu terjadi setelahnya, ketika Pak Jokowi dengan ajaib kembali mengeluarkan Perpres nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 82 Tahun 2018.

Inti kasusnya adalah, iuran BPJS bakal dinaikkan melalui Perpres, kemudian digugat ke MA, menang gugatan, iuran nggak jadi naik, eh tetiba muncul Perpres baru yang intinya naikin iuran BPJS lagi. Ya gimana nggak lucu, wong baru aja digagalkan, eh tetiba nyari cara lain biar iuran tetep naik.

Dari kasus BPJS di atas, saya kok jadi ngeri-ngeri sedap tentang apa yang bakal kejadian di uji materiil UU Cipta Kerja ke MK nanti. Kemungkinannya sih bakal kalah, mengingat Pak Jokowi konon sudah minta dukungan ke MK terkait pengajuan UU Cipta Kerja. Kalau pak Presiden saja sudah nitip ke MK, ya gimana gugatan bisa dimenangkan? Berdasarkan urusan minta dukungan ke MK ini, maka nggak heran kalau banyak yang kemudian skeptis bahwa UU Cipta Kerja bakal menang gugatan. Salah satu orang yang skeptis itu adalah Mas Prabu, seperti yang blio tuliskan melalui opininya di sini. Kalo ternyata ada mukjizat dan gugatan dimenangkan, jangan seneng dulu. Pak Jokowi bisa saja melakukan gerakan lincah seperti pada kasus iuran BPJS, di mana beliau langsung mengeluarkan Perpres ajaib.

BACA JUGA YUK :  Mohon Perhatian, Orang yang Dikit-dikit Protes Itu Menjengkelkan!

Jadi ya, gugatan UU Cipta Kerja bisa saja menang dan pasal-pasal laknat dibatalkan, tetapi dengan kekuatan ajaib yang hanya dimiliki pemimpin negara ini, Pak Jokowi bakal ngeluarin Perpres yang isinya kurang lebih adalah kloning dari pasal-pasal UU Cipta Kerja yang sudah dibatalkan MK. Pada akhirnya ya sudah jelas. Mau menang atau kalah gugatan MK, UU Cipta Kerja bakal tetap terjaga eksistensinya. Makanya, Pak Jokowi bisa dengan santai minta pihak-pihak yang keberatan buat menggugat ke MK. Wong hasilnya bakal sama saja, bakal tetap sejalan dengan cita-cita mulia beliau buat masukin banyak investor ke negara ini.

Larka

Larka

Bercita-cita punya rambut gondrong

View all posts by Larka →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *