Ironi Jogja: Bertabur Dana Keistimewaan, Berkubang Kemiskinan Struktural dan Kultural

susahtidur.net – ilustrasi kemiskinan di Jogja

Dengan kata lain, kemiskinan di Jogja tidak terjadi secara ajaib. Kemiskinan Jogja memang dibuat, dibentuk, dan dipelihara. Menurut saya, Jogja benar-benar terjebak kemiskinan struktural dan kultural.

***

susahtidur.net – Baiklah, izinkan saya mengawali ini semua dengan tawa. Menertawakan sebuah daerah yang entah metropolitan atau belum. Menertawakan daerah yang entah maju atau belum. Menertawakan daerah yang punya anggaran pariwisata dan budaya besar, namun terjebak kemiskinan.

Entah, yang pasti daerah itu istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta

Belum lama ini tersiar kabar bahwa persentase penduduk miskin di Jogja sebesar 12,80 persen. Data ini diperoleh selama periode September 2019 sampai September 2020. Angka ini naik dari periode sebelumnya yang “hanya” 11,40 persen. Gampangnya, ada 13 warga miskin di antara 100 warga Jogja.

Sedangkan, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 10,19 persen. Dengan fakta ini, maka Jogja berada di atas rerata nasional dalam kemiskinan. Jogja bersama 16 daerah lain dengan angka kemiskinan tertinggi. Persentase kemiskinan tertinggi masih dipegang Papua.

Menarik, ketiga daerah “istimewa” malah terjebak kemiskinan. Papua, Aceh, dan Jogja sama-sama berada dalam 16 daerah termiskin. Membuat bergidik, jangan-jangan status istimewa adalah kutukan.

Kita sudahi saja adu nasib ini. Mari kita berfokus pada Jogja. Saya melihat, kasus di Jogja ini ironis. Seolah-olah Jogja tidak pantas terjebak dalam kemiskinan. Bukankah Jogja selalu nampak indah berkilau? Mungkin boleh bersaing dengan kota-kota ikonis seperti Jakarta dan Surabaya.

Jogja juga telah memiliki bandara bertaraf internasional. Jogja menjadi jujukan para pelajar yang ingin menimba ilmu. Ke depannya, Jogja juga akan dilintasi jalan tol. Bukankah Jogja tidak terlihat miskin? Apakah Jogja berbusana compang-camping di depan panggung nasional? Tidak!

BACA JUGA YUK :  Hal yang Pasti Dilakuin Maba di Jogja

Jogja selalu dikemas dengan glamor. Dengan balutan budaya dan pendidikan, Jogja sering dipandang sebagai percontohan provinsi lain. Pokoknya, Jogja itu ideal!

Menurut saya, situasi inilah yang menyumbang ketimpangan di Jogja. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini melahirkan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan di Jogja tidak terjadi secara ajaib. Kemiskinan Jogja memang dibuat, dibentuk, dan dipelihara. Menurut saya, Jogja benar-benar terjebak kemiskinan struktural dan kultural.

Mari kita amati Jogja. Daerah istimewa ini terkenal sebagai destinasi wisata. Bahkan nomor dua setelah Bali. Namun, Jogja dicinta karena kesederhanaan. Jogja masyur karena harga murah. Bahkan Jogja selalu digadang sebagai daerah dengan biaya hidup ringan.

Yang terjadi adalah Jogja tertahan untuk meningkatkan taraf hidup layak. Uang wisatawan datang karena ingin dibelanjakan dengan murah. Jika ingin bermewah, tentu yang dipilih adalah Bali atau Raja Ampat. Maka Jogja harus menyerah pada kenyataan bahwa biaya hidup murah adalah perhiasan indah.

Yang terjadi adalah gentrifikasi. Ungkapan yang kemarin populer ini sebenarnya sudah terjadi di Jogja sejak lama. Mimpi menghabiskan dana pensiun di Jogja membuat perputaran uang tidak seimbang. Jogja yang masih terjebak UMP rendah harus bertanding dengan modal besar. Akibatnya, tanah Jogja mulai tidak terbeli. Harga kebutuhan lain sebenarnya cukup stabil, tapi tetap terdampak pelan-pelan.

Jogja termonopoli. Jogja menjadi barang rayahan bagi pemilik modal. Inilah kemiskinan yang terstruktur ala Jogja. Tapi kemiskinan tidak sesederhana ini. Jika melihat sejarah, kemiskinan di Jogja juga kultural.

Mungkin Anda tidak bisa menerima istilah “budaya miskin”. Saya pun tidak. Mana ada budaya yang menginginkan masyarakatnya miskin. Sayang sekali, saya temukan ini di tanah lahir dan tumpah darah saya. Jogja telah dimiskinkan sejak lama, sehingga menjadi akrab dan mesra dengan ketimpangan.

BACA JUGA YUK :  Komnas PA, Anjay, dan Potensi di KBBI Edisi Selanjutnya

Kali ini, saya bicara perkara cara pandang warga Jogja secara kolektif. Cara pandang warga Jogja masih sangat feodal. Kehadiran monarki masih dipandang sebagai kehebatan dan berkah yang tidak dimiliki wilayah lain. Saya tidak akan bicara masalah monarki ini masih dibutuhkan atau tidak. Biar Anda nilai sendiri.

Tapi budaya feodal ini menjebak masyarakat Jogja. Penerimaan pada kondisi “kaya dan miskin” dipandang normal bahkan luhur. Coba Anda lihat dan dengar, bagamiana masyarakat bisa rela mengakui privilege yang dimiliki orang kaya. Bagaimana kemiskinan harus diterima dengan narimo ing pandum. Mungkin seluruh Indonesia masih merasakan, namun Jogja lebih terasa.

Bahkan istilah “merantau jika ingin kaya” juga menegaskan kemiskinan kultural ini. Jogja selalu memandang diri miskin. Kekayaan hanya ada di balik dinding orang berpunya dan bangsawan. Bahkan, kehadiran hotel dan mall yang menjamur tidak menjadikan Jogja merasa kaya.

Pedih? Memang. Bahkan saya harus menutup telingan dan menata hati ketika mencoba kritis pada Jogja. Karena Jogja dipandang baik-baik saja. Meskipun diam-diam warganya mengencangkan ikat pinggang sambil melongo melihat pembangunan yang spektakuler.

Jogja tidak akan mentas dari kemiskinan, karena Jogja hidup dari kemiskinan. Setidaknya, menghidupi segelintir manusia yang jadi pemodal. Tanpa ketimpangan ekonomi yang nyata, Jogja tidak akan seromantis sekarang.

Avatar

Den Baguse Prab

Orang yang setia untuk mempertanyakan segala hal. Membenci banyak hal dan orang dalam kebencian yang setara dan egaliter.

View all posts by Den Baguse Prab →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *