Karyawan Swasta Perlu Jadi Prioritas Penerima Vaksin

penerima vaksin

Penerima Vaksin – Program pemerintah dalam penanggulangan covid-19 masih berlanjut. Pemberian vaksin kepada masyarakat umum, dilakukan pada bulan Februari 2021 lalu. Dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang menerima suntikan vaksin. Kemudian disusul oleh artis dan para tenaga kesehatan, setidaknya program pemerintah dalam memberikan vaksin bisa terbilang masuk akal. Daripada harus melakukan PSBB, PPKM, PTKM, PSTKM, atau mbuh ra urus sebutan liyane, yang membuat ekonomi masyarakat semakin turun drastis. Ngono lho.

Tapi gini, jujur saja bagi saya proses vaksinasi belum berjalan lancar. Pertama, dari pantauan Mas Riyanto yang sudah divaksin beberapa waktu lalu, antrian justru menimbulkan kerumunan banyak banget tanpa ada yang namanya jaga jarak. Whelah, ini bisa jadi malah bikin klaster baru penyebaran covid-19, piye iki toh? Selain itu, hanya segelintir pihak yang diprioritaskan dalam vaksinasi ini. Di Jogja terutama,PKL dan semua pegawai di area Malioboro didahulukan. Alasannya karena bakal lebih intens ketemu sama orang. Lah, kalo gitu modelnya, saya harusnya juga prioritas penerima vaksin, dong.

Saya adalah seorang pegawai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Sebagai SPG promotor, tentunya sudah pasti akan bertatap muka secara langsung dengan banyak konsumen. Dalam hal ini, pegawai yang berlatar belakang seperti saya akan riskan untuk tertular virus. Maka, menurut saya tak hanya para petinggi negara, tenaga kesehatan, dan artis yang diprioritaskan untuk menerima vaksin. Lha wong saya dan teman-teman di tempat kerja setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenal.

Di tempat saya bekerja, sudah mulai diadakan pendataan untuk program karyawan yang menerima vaksin. Sudah sejak seminggu yang lalu, para pegawai diwajibkan untuk mengumpulkan foto KTP yang akan dipergunakan sebagai data diri untuk penerimaan vaksin. Namun masalahnya, masih banyak pegawai di tempat saya yang menolak untuk divaksin. Kurangnya pengertian, penyuluhan dan bimbingan soal vaksin menjadi salah satu utama penyebab penolakan karyawan untuk divaksin.

TERKAIT:  Pendidikan di Indonesia: Kalau Goblok dan Miskin Jangan Kepikiran Sekolah!

Ada seorang pegawai lain yang sempat bertanya kepada saya seperti, “Vaksin itu bisa menyembuhkan nggak sih, mas?” Nah, kurangnya penyuluhan serta bimbingan mengenai vaksin dari pihak pemerintah mengakibatkan kesalahpahaman seperti ini. Banyak yang menganggap bahwa vaksin adalah obat untuk menyembuhkan pasien yang terserang virus. Maka, keraguan dan penolakan masyarakat untuk diberi vaksin pun bisa dikatakan wajar. Nggak hanya di kantor saya. Warga dan masyarakat pun sangat banyak yang menolak vaksin. “Lha wong nggak kena penyakit korona kok divaksin.” Begitulah pernyataan dari tukang becak yang sempat saya temui di sebuah angkringan.

Begini, vaksin adalah zat pencegahan yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah dari infeksi penyakit, atau penularan penyakit. Sedangkan untuk pengobatan, dinamakan serum. Serum merupakan produk biologi yang sudah mengandung kekebalan terhadap suatu infeksi. Serum dimasukkan ke dalam tubuh yang sudah terserang infeksi penyakit, atau diduga akan terkena infeksi. Gampangnya adalah vaksin sebagai penambah kekebalan imun tubuh, sedangkan obat untuk menyembuhkan penyakit dinamakan serum.

Untuk urusan penjelasan vaksin itu apa, Ariel Noah sudah dengan ciamik menjelaskan konsepnya kayak gimana sama Kang Sule. Gampangnya, dengan vaksin, maka tubuh kita bisa mengenali COVID-19 dan imun tubuh kita bakal kebal terhadap virus yang sudah dikenali itu. Penjelasan simpel seperti ini sayangnya gagal disampaikan oleh pemerintah.

Sementara itu, dari pihak atasan saya mengenai pembagian vaksin, beliau mengatakan bahwa kuota yang diberikan untuk vaksin di masyarakat hanya diberikan limaratus vaksin per daerah. Beliau juga sempat mengatakan bahwasanya dalam proses penerimaan vaksin pun masih lama. Perlu adanya pendataan lebih lanjut tentang kesehatan calon penerima, psikologis, dan tetek bengek lainnya yang membuat admin di kantor saya semakin mumet.

TERKAIT:  Sebaiknya KPK Dibubarkan Saja

Hingga saat ini, sudah lebih dari satu minggu para pegawai di kantor saya belum mendapati kepastian tentang kapan dan di mana untuk menerima suntikan vaksin. Bagaimana jika kami tidak segera untuk menerima dan bahkan tidak kebagian vaksin? Padahal, latar belakang pekerjaan kami berkontak fisik dengan konsumen secara langsung.

Di luar area dari tempat saya bekerja pun, masih belum ada kepastian tentang pembagian vaksin bagi masyarakat umum. Di kampung saya terutama. Setiap hari, saya bertanya kepada Bapak saya yang latar belakangnya ketua BPBD di kampung tentang persoalan pembagian vaksin. “Belum ada instruksi dari Pak Lurah untuk pendataan dan bimbingannya.” Jawaban dari Bapak, setiap saya tanyai tentang pembagian vaksin.

Apakah harus menunggu dana yang dikorupsi lagi oleh oknum pemerintah pusat? Apa harus menunggu vaksin yang banyaknya sampai jutaan itu terbuang sia-sia? Lha kok malah seperti perasaan cinta saya waktu mendekatkan diri kepada gebetan yang ditikung pemuda hijrah itu. Sia-sia dan percuma. Nggak, maksud saya begini. Beberapa waktu ini, sempat ada beberapa berita yang disebarluaskan mengenai tanggal kadaluarsa vaksin sinovac. Yang mana vaksin tersebut akan segera kadaluwarsa di tanggal 25 maret. Jika hal itu benar-benar terjadi, bagaimana dengan masyarakat yang nggak berdosa? Bisa-bisa malah terpapar varian baru dari virus covid. Itu ya kalo kebangetan nyuntikin vaksin kadaluarsa sih. Tapi lha piye, kok bisa-bisanya jumlahnya sisa sampai mau kadaluarsa? Katanya target vaksin berapa ribu per hari? Halah, ora ngono nyatane.

Maka dari itu, saya mohon sebagai seorang karyawan swasta yang tidak terlalu dipandang derajatnya ini agar segera menyebar luaskan vaksin untuk masyarakat umum. Mbok media-media di luar sana beritain lagi perihal vaksin. Tulung, lah, masa yang diberitain cuma Nissa Sabyan, AHY rebutan partai, Kaesang yang ghostingin cewek, nikahan Atta Halilintar, atau hash mbuh berita ra mutu liyane. Mumet, mumet! Kapan iki aku dirasa layak jadi penerima vaksin?

Grantino Gangga

Tinggi Badan: 185cm

View all posts by Grantino Gangga →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *