PSK dari Sudut Pandang Ketimpangan Sosial

susahtidur.net – Tulisan ini adalah sinkronisasi dari dua karya Gusti Aditya di kolom Rata Kiri: kemiskinan dan seksualitas. Dalam perjalanan sejarah, kedua hal tersebut sudah berjalan beriringan. Salah satu hasil irisan dari kedua hal ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). 

PSK adalah perwujudan dari kemiskinan yang berbenturan pada kebutuhan seksual. Di luar batas norma dan adab, kenyataannya kehadiran PSK adalah symptoms dari ketimpangan sosial yang kini erat hubungannya dengan kondisi ekonomi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa selama praktik PSK masih terjadi, maka masih ada jenjang hierarkis ekonomi yang menyebabkan individu harus menjual hak asasinya atas kepemilikan tubuh. 

Sebelumnya, mari kita pahami sejarah prostitusi dan PSK. Sejarah prostitusi setua sejarah peradaban. Dalam sejarah, 2400 sebelum masehi adalah rekaman awal dari adanya prostitusi. Tercatat, ada sebuah kuil pelacuran di Simeria yang dikerjakan oleh para pendeta Simeria di kota Uruk. Kuil yang disebut Kakum ini dipersembahkan kepada dewi Ishtar dan menjadi rumah bagi 3 golongan perempuan. 

Golonga pertama adalah para perempuan yang hanya diizinkan melakukan seks sebagai bagian dari ritual. Golongan kedua adalah kelompok perempuan yang melayani pengunjung kuil. Dan yang ketiga adalah golongan rendah yang tinggal di dasar kuil. Kelas ini juga memiliki kebebasan untuk mencari pelanggan di jalan. Bila kita bandingkan, kelas kedua dan ketiga inilah yang bisa dianggap sebagai PSK mula-mula. 

Dalam kitab suci berbagai agama, juga ditemukan pembahasan mengenai adanya PSK di dalam masyarakat awal. Dalam sejarah Romawi dan Yunani (yang sering dianggap pioner peradaban maju), prostitusi juga sudah hadir dan melibatkan pria dan wanita. Posisi PSK pada masa itu juga sudah bersifat komersil. Munculnya kata “porn” sendiri berasal dari kata Yunani “porne” yang merupakan alih kata dari “pernemi” yang berarti “menjual”. Pada peradaban “terasing” di Benua Amerika, prostitusi juga ditemukan pada masyarakat Aztec dan Inca. 

TERKAIT:  Pakai Kaos Band dan Jadi Poser Itu Tidak Ada Salahnya

Dalam peradaban nusantara sendiri, kata “jalir” yang berarti PSK telah hadir dalam berbagai kitab susastra dan prasasti. Juru jalir yang berarti mucikari juga bisa ditemukan pada beberapa prasasti abad ke 9. Salah satunya prasasti Garaman oleh Mapanji Garasakan dari Kerajaan Janggala pada 975 Saka (1053 M).

Dari sejarah ini, kita menemukan adanya pergeseran peran PSK. Pada mulanya, PSK dekat dengan hierarkis sosial budaya. Di mana peran PSK erat dengan posisi sosial sekelompok orang. Kemudian PSK bergeser sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Meskipun terjadi pergeseran, tapi keduanya punya kecenderungan yang sama: bagian dari hierarkis sosial. 

Alasan lahirnya prostitusi juga tidak berubah. Dr. Alfred Blaschko, dalam karyanya Prostitution in the Nineteenth Century, bahkan lebih tegas dalam menggambarkan kondisi ekonomi sebagai salah satu faktor yang paling penting dari munculnya prostitusi. Dan eksploitasi prostitusi juga tetap dilakukan dari waktu ke waktu. Pelacuran di bawah perlindungan kota ditemukan pada abad ketiga belas. Mereka merupakan semacam pelayanan publik, dan para direktur mereka dianggap hampir sama seperti pegawai negeri.

Hari ini kita juga melihat kecenderungan eksploitasi dari praktik prostitusi. Lokalisasi prostitusi menempatkan PSK sebagai pekerja terikat, yang serupa buruh. Mucikari sebagai puncak hierarkis lokalisasi menjadi boss yang mengeksploitasi pekerjanya. Menuntut PSK untuk berhubungan badan diluar kehendak dan menarik biaya operasional. Mucikari ini juga dekat dan perlu pengaruh aparat dan otoritas sebagai perlindungan. “Upeti” yang diberikan pada aparat secara diam-diam ini tidak ubahnya pajak sebuah industri pada otoritas. 

Dari relasi antara PSK-mucikari dan Mucikari otoritas, bisa ditarik benang merah. Sama seperti hadirnya eksploitasi dalam dunia kerja, PSK juga menjadi roda gigi pemutar ekonomi. Baik pekerjaan yang dipandangg bermoral atau tidak, keduanya sama-sama menuntut individu melakukan kerja tanpa sesuai kehendaknya. Semata-mata agar mampu bertahan hidup dalam sistem ekonomi hari ini. Apapun bentuknya, dari sosialisme sampai kapitalisme. 

TERKAIT:  Perampingan Kurikulum ala Nadiem yang Membahagiakan Pelajar tapi Menyusahkan Pendidik

Bicara pasar sebagai unsur utama ekonomi, PSK menunjukkan bahwa kebutuhan seksual harus dipenuhi. Tentu di luar urusan moral yang menuntut kebutuhan seksual dipenuhi dalam koridor moral dan adab. Kenyataannya, kebutuhan seksual yang menjadi bagian kebutuhan fisiologis ini bisa diperdagangkan. Dan semua yang laku juga bisa dieksploitasi.

Eksploitasi seksual adalah symptoms atau gejala ketimpangan sosial. Demi bertahan dalam situasi di mana sumber daya dikuasai 1 persen masyarakat, sisanya harus melacurkan diri demi memperoleh akses menuju sumber daya. Beberapa melacurkan kerja fisik, lainnya melacurkan kerja pikiran, dan sisanya melacurkan organ reproduksi. 

Meskipun upaya pengendalian kebutuhan seksual tetap dilakukan otoritas, toh perdagangan kebutuhan seksual tetap terjadi. Selama kebutuhan hidup harus dipenuhi dengan kerja di luar kehendak dan aspirasi, maka prostitusi akan tetap subur terjadi. Dan PSK sebagai buruhnya akan tetap hadir, meskipun nilai-nilai moral yang konon ideal tersebut masih diimani.

Den Baguse Prab

Orang yang setia untuk mempertanyakan segala hal. Membenci banyak hal dan orang dalam kebencian yang setara dan egaliter.

View all posts by Den Baguse Prab →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *