Los Ingobernables: Ketika Hidup Berjalan Tanpa Kehadiran Negara

susahtidur.net – The Ungovernables

susahtidur.net – Sebut saja beliau sebagai Efalki. Kawan satu ini berasal dari wilayah kepulauan di wilayah timur laut Indonesia. Setidaknya, tidak ada yang istimewa dari kawan satu ini. Sebagai pria biasa dia bekerja, bercanda, dan bercinta. Lantas sebagai pria tidak biasa, eksistensinya tidak diketahui negara sampai duduk di bangku SMP.

Bagaimana negara tahu, akta lahir saja tidak punya. Selama belasan tahun, kawan Efalki tidak tercatat sebagai penduduk Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, kawan Efalki tidak menjadi subjek hukum dan aturan negara manapun. Beliau juga tidak di bawah perlindungan dan fasilitas negara.

Kisah nyata yang penuh samaran ini adalah sebuah anekdot. Kisah ini mengawali jawaban saya atas pertanyaan ala-ala warganet. Kebetulan, gelombang “pindah negara” ramai diperbincangkan.

Alasannya, banyak warganet yang merasa kecewa dengan wilayah dengan kode telepon +62 ini. Dari penanganan COVID-19, pilkada di tengah pandemi, politik dinasti skala nasional, sampai korupsi di tengah krisis. Di mata penyeru pindah negara ini, Indonesia telah inhabitable. Belum lagi alasan klasik seperti korupsi dan fasisme. 

Akhirnya, banyak opini tentang wilayah mana yang paling cocok dijadikan pelarian. Jelas, Korea Selatan menjadi buah bibir nom-noman kpopers. Kemudian ada Kanada, Jepang, Dubai, sampai Suriname. Negara terakhir ini banyak dipilih muda mudi yang fasih berbahasa Jawa. “Biar tidak kagok,” ungkap mereka.

Ketika membaca berbagai seruan ini, saya malah bertanya pada mereka. “Apakah kita benar-benar harus hidup dalam sebuah negara?” Apakah negara adalah kebutuhan wajib manusia? Dan apakah hidup bisa berjalan tanpanya?

Kawan Efalki ini sudah memberi contoh bagaimana kehidupan masyarakat bisa berjalan tanpa ada kehadiran negara. Dan kawan Efalki tidak sendirian.

TERKAIT:  Paradoks Kemerdekaan di Negara Fiktif: Terus Disakiti, tetapi Dilarang Pergi

Di desa tempat Efalki tinggal semasa kecil, kehadiran negara tidak lebih dari sekadar kepala desa. Itu pun hanya seragamnya saja. Segala kebutuhan publik dipenuhi secara swadaya dan swakelola. Mulai dari listrik, air bersih, keamanan, sampai kebutuhan medis.

Itulah yang menyebabkan kawan Efalki tidak memiliki akta lahir. Catatan sipil dipandang bukan sebagai sebuah kebutuhan. Toh tanpa tercatat negara, kehidupan Efalki dan masyarakat sekitar tetap berjalan. Sebenarnya, banyak daerah di Indonesia yang mengalami kondisi serupa. Terutama di daerah pinggiran dan pelosok.

Contoh lain yang sempat menjadi buah bibir adalah Cheran. Sejatinya, Cheran adalah salah satu kota di Mexico. Namun, kota kecil ini memilih untuk melepaskan diri dari pengaruh pemerintahan Mexico. Alasannya? Memandang aparat keamanan sampai politikus Mexico sebagai golongan korup. Belum lagi pengaruh kartel narkoba yang menguasai dunia bawah tanah Mexico.

Tidak tahan dengan pemerintahan lalim, masyarakat Cheran membangun masyarakat yang bebas dari pengaruh negara manapun. Istilahnya adalah munisipal. Segala hajat bersama dilakukan dengan swadaya, seperti tempat kawan Efalki tinggal.

Dua contoh ini saya pikir cukup. Keduanya punya kesamaan, sekaligus perbedaan mendasar. Tempat kawan Efalki tinggal terbebas dari pengaruh negara karena memang negara tidak hadir di sana. Sedangkan Cheran memilih untuk memisahkan diri dari pengaruh Mexico. Keduanya sama: Ingorbenable/Ungoverment. Keduanya sama-sama tidak di bawah perintah dan pengaruh pemerintahan.

Mungkin Anda berpikir, bagaimana kedua tempat ini bertahan? Bagaimana masyarakat di sana bisa bertahan hidup. Pertanyaan ini wajar ditanyakan ketika kita sudah di dalam pengaruh negara sejak pertama kali bernapas.

Kunci jawaban ini sudah saya sampaikan: swadaya dan swakelola. Segala hajat hidup bersama dipenuhi oleh masyarakat di dalamnya. Ini yang membuat kedua tempat ini tidak berada dalam pengaruh negara.

TERKAIT:  Menolak Menunda Pilkada Adalah Sebaik-baiknya Jokowi Sebagai Bapak

Selama ini, kita mengenal sistem pelayanan publik tersentralisasi di bawah kontrol negara. Contoh sederhana adalah masalah keamanan sipil. Kita mengenal sistem kepolisian dan militer sebagai garda depan pelindung masyarakat. Belum lagi perkara kesehatan sampai pangan.

Sistem tersentralisasi ini menyebabkan penanganan kebutuhan hidup berada dalam kondisi pukul rata. Padahal, setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda. Wajar jika terjadi kasus seperti tempat tinggal kawan Efalki. Keterbatasan sumber daya yang tersentral menyebabkan tidak meratanya kehadiran negara di wilayahnya.

Dengan situasi yang demikian (baik faktor keterbatasan atau pemaksaan), maka masyarakat di daerah tersebut dituntut untuk memenuhi kebutuhan secara swadaya.

Tapi bukan berarti kehidupan mereka terhenti. Karena pemenuhan kebutuhan publik memang bukan keistimewaan negara. Kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut tanpa campur tangan negara.

Swadaya dan swakelola adalah kuncinya. Jika dijabarkan, kedua daerah ini akan memerlukan artikel masing-masing. Namun, konsepnya tetap serupa. Misal keamanan, pemenuhan secara swadaya akan membentuk sistem keamanan yang dijalankan bersama. Setiap anggota masyarakat punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan daerahnya. Sederhananya, sistem keamanan ini serupa dengan ronda.

Kebutuhan pangan dan kesehatan juga serupa. Semua dijalankan bersama, meskipun akan diawali oleh anggota profesional. Namun, pemenuhan kebutuhan ini juga terlepas dari sistem sentralisasi khas negara. Sebut saja seperti dapur bersama dan pos pelayanan kesehatan yang dikelola bersama. 

Jika bicara kekurangan dari sistem ini, mungkin kita bisa melihat dari ketahanannya melawan pengaruh dari luar. Globalisasi menuntut setiap individu saling terhubung dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Namun, kelebihan dari sistem yang bebas pengaruh negara ini juga tidak main-main. Dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi sesuai kapasitasnya. Pengawasan pengelolaan juga lebih mudah, karena setiap anggota masyarakat punya porsi yang sama. Tidak ada pemisah antara golongan konsumen dan produsen. Apalagi, jalur distribusi kebutuhan juga lebih singkat.

TERKAIT:  Apakah Kesultanan Yogyakarta Menuju Masa Kadaluarsa 250 Tahun?

Tapi, bukan perkara kelebihan dan kekurangan yang ingin saya tekankan. Saya ingin menunjukkan sebuah opsi, yang sebenarnya telah berjalan dan bertahan selama ini.

Ketidakhadiran negara bukanlah palu mati bagi kehidupan masyarakat. Bukan pula sebuah bencana. Faktanya, masyarakat bisa hidup terbebas dari pengaruh otoritas pemerintahan resmi. Apalagi jika pemerintahan tersebut korup dan lalim.

Den Baguse Prab

Orang yang setia untuk mempertanyakan segala hal. Membenci banyak hal dan orang dalam kebencian yang setara dan egaliter.

View all posts by Den Baguse Prab →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *