Paradoks Kemerdekaan di Negara Fiktif: Terus Disakiti, tetapi Dilarang Pergi

susahtidur.net – kemerdekaan

susahtidur.net – Narasi kemerdekaan atau merdeka akhir-akhir ini menjadi salah satu isu yang cukup sering dibicarakan. Pemahaman bahwa manusia, wilayah, atau bangsa berdaulat nyatanya belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Di ranah negara atau konsep kenegaraan, merdeka atau kedaulatan adalah hal yang bisa dikatakan sebagai isu sensitif. Sebagai contoh, di salah satu negara yang katanya demokratis, kemerdekaan menjadi sesuatu yang terlalu diagungkan. Wilayah di negara tersebut yang ingin merdeka, malah diperlakukan sebagai kriminal yang halal darahnya. Padahal, alasan wilayah tersebut untuk merdeka sebenarnya sudah sangat kuat.

Wilayah yang dimaksud adalah sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan kultural, tepatnya di ujung timur negara yang katanya demokratis ini. Selama bertahun-tahun, masyarakat di wilayah tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang sepatutnya. Mulai dari eksploitasi kekayaan alam yang dimonopoli oleh penguasa, hingga perlakuan rasisme yang dilakukan oleh orang-orang di luar wilayah tersebut. Berbekal penindasan seperti itu, narasi kemerdekaan dan memisahkan diri dari negara muncul, dan dibalas dengan hujatan dan represi yang lain lagi. Kasihan memang, sudah mah diasingkan, dikuras kekayaannya, eh ketika memutuskan mau pergi, malah dihujat dan dikerangkeng tidak boleh pergi.

Kejadian ini tentunya terjadi di sebuah negara fiktif di antah berantah, yang katanya adalah negara demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, katanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Tidak hanya mengeruk kekayaan alam dan budaya, negara juga banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Ibarat sebuah hubungan, ini adalah toxic relationship, sebuah hubungan tidak sehat yang sebaiknya diakhiri saja. Tidak ada lagi harapan dari sebuah hubungan seperti ini, yang ada malah merugikan satu pihak saja.

TERKAIT:  Lucunya Praktik Politik Bagi-bagi Jabatan oleh Pemimpin di Sebuah Negara Fiktif

Kalau mau ditengok dari segi sejarah, hubungan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, bahkan dari awal negara itu merdeka. Dalam sebuah keputusan mengenai status wilayah tersebut misalnya, tidak ada keterlibatan dari tokoh-tokoh dari wilayah tersebut. Semua keputusan malah dipegang oleh orang-orang dari ibukota, yang juga tidak lebih tahu dari masyarakat asli wilayah tersebut. Hari berganti, rezim berganti pun perlakuannya sama, malah lebih parah lagi. Alih-alih melakukan pendekatan humanis, negara malah melakukan pendekatan militer yang semakin memperunyam masalah. Ya begitulah kalau negara sok tahu.

Hubungan antara negara dan wilayah ini sebenarnya pernah membaik, ketika salah satu pemimpin memperlakukan wilayah tersebut dengan pendekatan humanis. Mulai dari menarik militer dari wilayah tersebut, hingga memperbolehkan bendera yang katanya menjadi simbol kemerdekaan wilayah tersebut untuk dikibarkan, dengan catatan tidak lebih tinggi dari bendera negara. Ruang diskusi pun dibuka, dan orang-orang di wilayah tersebut mulai didengar keluhannya. Hubungan baik ini ternyata tidak berlangsung lama. Sesaat setelah pemimpin negara itu dilengserkan dan diganti dengan pemimpin baru, toxic relationship muncul kembali dan berlangsung sampai sekarang.

Berbagai jalan untuk mewujudkan kemerdekaan wilayah itu pun ditempuh melalui banyak jalan. Mulai dari diplomasi lokal, hingga diplomasi luar negeri. Bahkan, beberapa organisasi luar negeri mendukung kemerdekaan wilayah itu, mengingat ketidakadilan yang terjadi dan menimpa wilayah itu sudah menjadi rahasia umum. Kabar yang paling anyar, salah satu tokoh kemerdekaan wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaannya, yang ternyata masih ada ketidaksepakatan dari banyak pihak, termasuk orang-orang di wilayah tersebut. Respon negara? Ya jelas menolak dengan dalih nasionalisme tai kucing itu.

Kemerdekaan yang menjadi marwah negara fiktif itu ternyata berubah menjadi paradoks, yang mana pengamalannya masih tebang pilih dengan banyak ketentuan. Sudah mah paradoks, bercampur dengan toxic relationship yang sudah berlangsung lama. Jadinya ya begini, ketidakadilan masih akan berlangsung, pengurasan sumber daya juga masih akan berlangsung, dan pelanggaran HAM juga akan masih berlangsung. Kalau narasi kemerdekaan di wilayah ini muncul lagi, negara pasti akan menahannya dengan ribuan dalih usang, sembari menyikatnya dengan narasi nasionalisme basi, khas sebuah toxic relationship.

TERKAIT:  Los Ingobernables: Ketika Hidup Berjalan Tanpa Kehadiran Negara

Toxic relationship ternyata tidak hanya jadi mimpi buruk di lingkup pertemanan, keluarga, atau hubungan asmara. Di lingkup besar, toxic relationship juga menjadi mimpi buruk yang sialnya punya imbas yang sangat besar, ditambah lagi dengan paradoks kemerdekaan yang selama ini terjadi. Maka, solusi dari semua permasalahan ini adalah mencoba duduk bersama, mencurahkan segala keluhan. Cobalah belajar mendengarkan dan mengerti. Kalau mau tetap keras kepala ya silakan, tetapi jangan salahkan kalau narasi kemerdekaan wilayah itu akan muncul lagi dan semakin kuat.

***

mau membaca artikel seperti ini setiap pagi langsung di emailmu? Yuk langganan newsletter susahtidurmedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *