Lucunya Praktik Politik Bagi-bagi Jabatan oleh Pemimpin di Sebuah Negara Fiktif

susahtidur.net – bagi-bagi rejeki

susahtidur.net – Pembahasan mengenai isu politik memang tidak pernah ada habisnya. Ada yang membahasnya secara ringkas dan sederhana, ada juga yang membahasnya dengan ndakik-ndakik nyundul langit. Terlebih lagi selama beberapa hari terakhir ini, hajatan politik dalam bentuk pemilihan umum sedang terjadi di Amerika. Pertarungan Donald Trump dan Joe Biden menggiring sebagian masyarakat, baik orang Amerika aau bukan, untuk membahasnya. Namun, tulisan ini tentu bukan ingin membahas pemilu atau politik di Amerika. Selain memang si penulis ini kurang paham dengan politik di sana, buat apa juga mengurusi negara orang lain?

Isu politik yang akan dibahas adalah mengenai politik bagi-bagi jabatan yang kerap kali terjadi. Praktiknya sederhana. Seorang pemimpin yang menang dan terpilih dalam sebuah pemilihan umum, memberikan jabatan-jabatan atau posisi di pemerintahan untuk keluarganya, atau orang-orang yang selama kampanye membantu dengan sekuat tenaga. Alih-alih memilih orang yang kompeten, si pemimpin ini malah memilih keluarga, anak buahnya sendiri atau partner kampanyenya. Istilah halusnya adalah politik balas budi. Tenang saja, praktik ini tidak mungkin terjadi di negara kita yang demokratis ini. Mana mungkin negara demokrasi ada praktik politik balas budi atau bagi-bagi jabatan? Ya tidak mungkin, lah! Tetapi, kalau misalnya ada kemiripan situasi dan posisi, ya mohon dimaafkan, namanya juga fiktif.

Di sebuah negara nun jauh di sana, isu ini sempat menjadi bahan perbincangan beberapa hari kemarin. Gara-garanya, ada buzzer atau salah satu anggota tim hore Presiden negara tersebut yang ditunjuk untuk mengurusi salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara. Penunjukan ini tentunya dipertanyakan oleh sebagian besar rakyat negara tersebut, apakah penunjukan ini memang karena kompetensinya, atau karena posisinya sebagai tim hore Presiden. Kalau karena kompetensi dan kemampuannya sih harusnya oke-oke saja, tetapi kalau karena posisi sebelumnya sebagai tim hore, ya terkesan seperti politik balas budi atau bagi-bagi jabatan.

TERKAIT:  Mempertuhankan Demokrasi

Praktik politik bagi-bagi jabatan di sebuah negara nun jauh di sana ini sedikit mengingatkan mengenai praktik serupa di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan yang otoriter atau monarki. Kita mungkin paham bagaimana negara-negara monarki atau otoriter, pemerintahannya diisi oleh keluarga pemimpinnya. Anaknya jadi pemimpin daerah, keponakannya jadi pemimpin daerah juga, menantunya jadi menteri, sepupunya jadi komisaris badan usaha negara, dan macam-macam. Ini adalah praktik yang wajar di negara yang otoriter, karena selain serakah, mereka juga berdalih untuk mengamankan kekuasaan mereka. 

Di Indonesia sendiri, praktik seperti ini sudah pernah terjadi di era Orde Baru Soeharto sebagai presiden, menempatkan keluarga dan kroni-kroninya di posisi strategis pemerintahan. Ada yang jadi menteri, jadi kepala angkatan bersenjata, jadi tersangka komisaris, dan jabatan-jabatan lain. Ya maklum, saat itu pemerintahannya otoriter sekali, jadi praktik-praktik seperti ini kerap terjadi dan tidak ada yang mau melawan, karena daripada hilang mending diam saja.

Praktik politik bagi-bagi jabatan seperti ini sebenarnya tidak ada salahnya. Begini, orang-orang yang sudah membantu si pemimpin selama masa kampanye pasti butuh timbal balik setelah memenangkan pemilu. Politik tidak menganal kata ikhlas. Pasti pamrih. Ada yang minta uang, atau akses kemudahan di berbagai bidang, ada juga yang timbal baliknya meminta jabatan. Wajar, karena selama kampanye mereka harus membela si pemimpin mati-matian, mengorbankan akal sehat, nalar kritis, dan hati nurani, hingga harus berbohong pada diri sendiri. Jadinya, praktik seperti wajar-wajar saja terjadi, asalkan di negara yang sistemnya otoriter.

Kalau di negara demokrasi, praktik seperti ini jelas tidak boleh dilakukan. Selain karena ada kecenderungan ke arah otoriter, praktik politik bagi-bagi jatah ini jelas melanggar demokrasi. Orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya, mau tidak mau harus tersingkir dari posisinya karena digantikan oleh orang yang dekat atau pernah membantu si pemimpin. Apakah ada negara yang labelnya negara demokrasi tetapi melakukan praktik politik bagi-bagi jatah? Ya pasti ada, tetapi saya lupa negara apa namanya, dan yang pasti bukan Indonesia, karena Indonesia itu negara yang demokratis sekali dan anti politik bagi-bagi jabatan. Masa iya ada buzzer jadi komisaris, eh.

TERKAIT:  Aldi Taher Sedang Cari Panggung, Nggak Usah Dicaci Maki

Jadi, mulai sekarang tidak perlu menganggap bahwa politik bagi-bagi jabatan itu sesuatu yang keliru atau salah. Belum tentu, karena harus dilihat dulu pemerintahannya. Kalau otoriter ya wajar, tetapi kalau demokrasi, ya perlu dipertanyakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *