Beragam Manfaat Lucu yang Bisa Didapat Setelah Menghafal Fungsi DPR

susahtidur.net – anggota DPR

Semenjak DPR RI dengan heroik mengesahkan Undang-Undang Cilaka Cipta Kerja, berbagai keluh kesah bisa dengan sangat mudah kita jumpai di media sosial. Mulai dari yang menghujat pemerintah, aksi unjuk rasa di berbagai daerah, ada yang ingin pindah kewarganegaraan, hingga yang menyesal sempat menghafal fungsi DPR saat duduk di bangku sekolah.

Menurut saya, perkara terakhir tadi semestinya tidak perlu. Tidak perlu kita sesali yang telah terjadi pada masa lalu, toh kita pun tak bisa mengubahnya. Kita masih belum punya mesin waktu untuk kembali ke masa sekolah dan mengatakan kepada kita di masa lalu, “Hei, jangan menghafal fungsi DPR, isinya hoax.”

Meskipun DPR RI saat ini sangat mengesalkan menggemaskan di mata kita, menghafal fungsi DPR juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Biar saya sebutkan beberapa manfaatnya yang ternyata lucu-lucu.

#1 Supaya Lancar Menghadapi Ujian PPKn

Untuk manfaat pertama, seharusnya sudah jelas. Sekarang saya tanya, apakah kalian menghafal fungsi DPR atas dasar rasa cinta kalian terhadap tanah air atau rasa peduli kalian pada jajaran DPR? Sebagian mungkin iya, tapi saya yakin mayoritas pasti tidak.

Menghafal fungsi DPR merupakan sebuah tuntutan kita sebagai siswa yang perlu menghadapi ujian PPKn, jika terdapat materi tentang DPR pada semester tersebut. Jika materi PPKn tidak sedang membahas  materi DPR, maka tuntutan tersebut telah hilang. Tapi diterima atau tidak, hal berbau DPR memang sering sekali kita pelajari di mata pelajaran PPKn sejak SD hingga SMA.

DPR #2 Menyadarkan Kita untuk Tidak Mudah Percaya pada Teori

Saat duduk di bangku sekolah, saat dengan rajinnya menghafal fungsi DPR, saya tidak terlalu peduli dengan bagaimana DPR pada kenyataannya. Saya hanya peduli dengan materi yang harus saya hafal.

TERKAIT:  Nggak Bisa Mudik? Kegiatan ini Bisa Kalian Lakuin Pas Lebaran

Sekedar info saja, menurut Pasal 20A Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, fungsi-fungsi DPR memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Melansir langsung dari dpr.go.id, ketiga fungsi tersebut secara spesifik adalah sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
TERKAIT:  Pengalaman Saya Jadi Distributor Jawaban Ujian. Penjaga Stabilitas Nilai Siswa Sekelas

Terkesan sangat heroik dan berguna bagi nusa bangsa, benar? Iya, fungsi-fungsinya memang sudah jelas kudu gini kudu gitu, tetapi sekali lagi, semua itu teori belaka. Pada prakteknya bagemana? Yaelah, lihat aja secara langsung kelakuan para anggota DPR yang lucu-lucu nyebelin itu. Nggak ada heroik-heroiknya babar blas.

Setelah menjadi mahasiswa, yang katanya identik dengan demonstrasi, barulah saya mencoba untuk hidup pada kenyataan, bukan hanya terbuai indahnya teori buku PPKn. Saya menjadi sadar bahwa fungsi DPR yang sangat bermanfaat itu hanya ada dalam buku pelajaran semata.

#3 Supaya Sadar Bahwa Dunia Tak Selalu Berjalan Sebagaimana Mestinya

Jika kita membaca fungsi DPR—seperti yang sudah saya cantumkan di atas—dan justru melihat bahwa kenyataannya berbanding terbalik, maka sudah seharusnya kita mendapat edukasi dari hal tersebut. Terima atau tidak, dunia ini memang tak selalu berjalan sebagaimana mestinya, terutama jika kita bicara soal DPR.

Dalam kehidupan ini, sudah jadi cerita lama bahwa berbagai hal tak berjalan sebagaimana mestinya. Baru membahas DPR saja sudah membuat kita sadar betapa hidup memang seperti ini, bahwa banyak orang menyebalkan di dunia ini. Jika kita bahas berbagai lembaga negara lainnya, maka mungkin kita akan semakin sadar akan hal ini.

#4 Jadi Referensi untuk Membuat Kisah Fiksi tentang Negara

Apa yang kita pahami tentang fungsi DPR sebagaimana yang tertulis di buku PPKn, mungkin memang merupakan imajinasi tak berdasar, terlebih setelah akhirnya kita melihat kondisi negara pada Oktober 2020.

Namun, bukankah sekian fungsi tersebut dapat kita manfaatkan dengan baik? Misalnya, untuk membuat cerita bertema pemerintahan negara. Bisa saja kita kisahkan pada sebuah negara, sebut saja Indonesia, terdapat DPR terhormat yang menjalankan fungsi dengan sangat apik. Mereka sangat sukses menjadi sosok ‘wakil rakyat’, sehingga rakyat di negara Indonesia sangat makmur nan sejahtera sebagaimana tagline kampanye partai politik.

TERKAIT:  Gimmick-Gimmick Kabur dari Tukang Parkir.

Namun, jika hendak menggunakan nama ‘Indonesia’, perlu diberi penjelasan bahwa cerita tersebut hanya fiksi, bukan diambil dari buku sejarah atau semacamnya. Jangan sampai ketika cerita tersebut mendunia dan mendapat berbagai penghargaan sastra, jadi banyak negara yang kagum dengan Indonesia (terutama dengan DPR-nya). Sungguh kagum yang tak tepat sasaran.

Atau kalau mau cari aman, supaya tidak dijerat berbagai pasal karet yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan petinggi negara, lebih baik cari saja nama fiksi yang lain, jangan sebut nama Indonesia. Misal pake istilah Bikini Bottom, atau Panem, sebuah negara fiktif di semesta Hunger Games. Atau serah pake nama negara-negara fiktif lainnya.

#5 Memotivasi Kita Supaya Selalu Berada di Jalan yang Benar Jika kita berani menyebut anggota DPR bedebah menggemaskan, maka kita punya tanggung jawab moral kepada diri kita sendiri untuk tak menjadi seperti mereka. Jika kita muak melihat wajah anggota (atau ketua) DPR, maka coba kita merenung, adakah orang di luar sana yang juga muak melihat wajah kita. Jika ada, mungkin kita perlu mengevaluasi diri. Jangan sampai jadi seperti DPR, yang setelah didemo pun masih bersikap menyebalkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *