Alasan Mengapa Saya Skeptis Pada Judicial Review UU Cipta Kerja

susahtidur.net – judicial review uu cipta kerja

“Jika masih ada tidak ada kepuasan pada¬† UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).” Begitulah kata Presiden Indonesia Joko Widodo melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

Wah, wah. Kalimat dari Pak Jokowi ini benar-benar membawa angin segar di pertikaian pro dan kontra Omnibus Law UU Cipta Kerja. Para pendukung UU kontroversial ini langsung menggunakan frasa judicial review dalam menyinyiri aksi penolakan yang berkobar akhir-akhir ini.

Gayung bersambut. Seperti yang dilansir tempo.co, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tengah mempersiapkan opsi judicial review. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebutkan telah menyiapkan 2 gugatan yang akan dibawa ke MK

Gugatan pertama terkait uji formil. Melalui uji formil, kata Said, akan dilihat proses mulai dari perancangan UU, Pembahasan hingga akhirnya disahkan. “Kita akan lihat proses itu berbahaya”, ujar Said. Saya sendiri setuju, proses penciptaan UU yang (katanya) menciptakan lapangan kerja ini memang penuh keanehan dan pantas direview.

Gugatan kedua terkait uji materiil. Gugatan ini khusus menguji pasal-pasal kontroversial di berbagai klaster. Meskipun banyak pihak berusaha “meluruskan hoax” perkara pasal kontroversial, namun tidak ada salahnya mereview pasal menjengkelkan ini melalui jalur yang lebih “pantas” di mata hukum.

Wacana judicial review ke MK seperti mengubah haluan debat kusir di media sosial. Namun, tidak sedikit yang skeptis pada wacana ini. Beberapa pihak menyatakan bahwa judicial review bisa menjadi bumerang dalam penolakan. Ada pula yang sudah jatuh pada ketidakpercayaan tingkat paripurna kepada institusi negara.

Saya pribadi termasuk dalam golongan yang skeptis. Namun, saya punya alasan yang lebih sederhana dan non konspiratif. Saya merasa bahwa judicial review tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja. Dan berikut adalah alasan nakal saya mengapa judicial review hanya berakhir seperti lucu-lucuan.

BACA JUGA YUK :  Hak Buruh Squidward dan Spongebob yang Selalu Nrimo Ing Pandum

1. Jokowi Telah Meminta Dukungan MK Jauh-Jauh Hari

Maaf-maaf, tapi alasan pertama ini terdengar cukup konspiratif. Dalam berita yang dilansir antaranews.com, Presiden Jokowi meminta dukungan MK terkait pengajuan “omnibus law” yang dulu disebut Cipta Lapangan Kerja. Permintaan ini disampaikan dalam acara “Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019” pada 28 Januari 2020 silam.

“Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” kata Jokowi.

Nahlo! Sejak sebelum pandemi COVID19 saja MK telah diharapkan mendukung lahirnya UU Cipta Kerja. Bagaimana saya tidak feeling suspicious. Sejak awal saja MK telah dipepet oleh bapak presiden kita perkara UU nggatheli ini. Saya makin sanksi pada wacana judicial review ini.

2. Perubahan UU MK Terlalu Suspicious

Nah, kalau alasan ini sangat terang-terangan terlihat mata. Dan saya sangat menyayangkan mengapa banyak pihak yang kontra UU Cipta Kerja kecolongan pada perkara ini. Pada 1 September 2020, UU No. 7/2020 disahkan DPR. Dan salah satu perubahannya terlalu suspicious untuk dilewatkan.

Dalam perubahan terbaru ini, pasal 59 ayat 2 dari UU tentang MK dihapus. Jika anda asing dengan isi ayat ini, sebelumnya berisi “jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Nahlo lagi. Saya tidak bisa menutupi kecurigaan saya pada perubahan isi UU MK ini. Mengapa penghapusan pasal 59 ayat 2 ini terjadi mendadak. Bahkan tidak sampai sebulan sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Terlalu kuat kesan kesengajaannya. Terkesan bahwa penghapusan ini untuk mencegah perubahan UU Cipta Kerja setelah diuji.

BACA JUGA YUK :  Jangan Sok-sokan Galang Literasi Kalau Masih Intoleransi

Memang, beberapa ahli hukum menyatakan rakyat tidak perlu khawatir. Seperti yang dilansir kompas.com, keputusan MK akan langsung berlaku akan otomatis berlaku tanpa harus menunggu pemerintah dan DPR membentuk UU baru. Tapi, saya tidak bisa serta merta menerima fakta ini. Kenapa harus mengubah UU MK tepat sebelum menggemanya wacana judicial review?

3. Yang Mau Diuji di MK Saja Belum Jelas

Nah, ini adalah puncak sikap skeptis saya pada wacana judicial review. Seperti saat mengerjakan skripsi, kita tidak dapat mengujikan skripsi ketika isi skripsi masih belum fix. Kita harus meyakinkan dosen pembimbing bahwa skripsi kita telah siap tanpa perubahan sampai hari ujian tiba.

Masalahnya, pemerintah mengakui draft UU Cipta Kerja saja masih dalam proses penggodokan. Menurut wakil ketua Badan Legilasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, mengakui bahwa draft yang telah disahkan ini belum final.

“Artinya bahwa memang draft ini dibahas tidak sekaligus final, itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan,” ujar Firman pada Kamis 8 Oktober 2020 seperti yang dilansir suara.com. Tepat saat panas-panasnya aksi penolakan.

Saya hanya bisa bilang: BLOK! Bisa-bisanya para wakil rakyat ini menyepelekan pengesahan sebuah undang-undang. Bahkan pada hari pengesahannya, masih saja diubah-ubah semaunya. Wajar jika mereka belum terbiasa urusan pengesahan ini. Kan beberapa dedengkot mereka punya gelar honoris causa, tanpa pernah ujian skripsi. Hehehe. Namun, saya tidak ingin anda semua skeptis seperti saya. Tidak ada salahnya memperjuangkan penolakan kepada UU Cipta Kerja dari berbagai lini. Namun, saya ingatkan agar jangan terlalu terkejut bila UU Cipta Kerja lolos judicial review MK. Tapi, jika lewat judicial review ini UU Cipta Kerja bisa diberangus, bersyukurlah!

BACA JUGA YUK :  Lutfi Agizal Hanya Caper ke DPR, Tidak Perlu Digubris Lagi
Avatar

Den Baguse Prab

Orang yang setia untuk mempertanyakan segala hal. Membenci banyak hal dan orang dalam kebencian yang setara dan egaliter.

View all posts by Den Baguse Prab →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *